100.000 Tenaga Honorer Belum Menjadi CPNS

Medan, Kompas – Saat ini masih ada sekitar 100.000 tenaga honorer di instansi pemerintah di seluruh Indonesia yang belum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Padahal, mereka sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto di Medan, Rabu (29/12), menyatakan, dari pendataan sejak tahun 2005 terdapat 920.702 tenaga honorer di seluruh Indonesia yang bisa langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan PP No 48/2005. Namun, dari jumlah itu baru sekitar 800.000 tenaga honorer yang mendapatkan status CPNS.

Tasdik mengakui, batas akhir pemberlakuan PP No 48/2005 adalah tahun 2010. Seharusnya sekitar 100.000 tenaga honorer itu diangkat menjadi CPNS sebelum tahun 2010 berakhir. ”Tetapi, kan, proses administrasi bisa dilakukan tahun 2011. Semua tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP No 48/2005 kami golongkan sebagai tenaga honorer kategori satu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, ada juga tenaga honorer kategori dua yang proses pengangkatannya sebagai CPNS tengah dipikirkan pemerintah. Mereka yang masuk tenaga honorer kategori dua, antara lain, karena tak diangkat pejabat berwenang dan tidak mendapatkan honor dari APBN atau APBD, tetapi tetap mengabdi kepada instansi pemerintah.

”Dari laporan yang dikirimkan daerah ke pusat, jumlahnya ada sekitar 30.000 orang, tetapi kami tak percaya jumlahnya sebesar itu. Bisa jadi lebih besar dari data yang kami terima,” katanya.

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, menurut Tasdik, tidak begitu saja menerima data tenaga honorer dari daerah untuk langsung diangkat menjadi CPNS. Dia mengungkapkan, pihaknya banyak menerima keluhan dari daerah setelah ditetapkan tenaga honorer kategori pertama sebanyak 920.702 orang.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Hasiholan Silaen mengakui, masih banyak tenaga honorer yang ada di Pemprov Sumut dan pemerintah daerah lain. ”Kami memang berharap pemerintah pusat segera menyelesaikannya,” kata Hasiholan.

Pemprov Sumut, lanjutnya, sudah tidak menerima lagi tenaga honorer jika semua pegawai honorer kategori satu dan dua telah diangkat menjadi CPNS. (BIL)

Dinukil dari: http://aparaturnegara.bappenas.go.id/index.php?id=1479&category=artikel&page=viewnews