Category Archives: Berita Pegawai

Dhana, Saya, dan Mafia Pajak (Revisi)

~#~

Sebelum pembaca membaca artikel dengan judul “Dhana,Saya, dan Mafia Pajak” saya (pemilik blog  http://pegawaimuslim.wordpress.com/) mempersilakan untuk terlebih dulu membaca artikel di bawah ini:

Apa Hukum Pungutan Pajak Oleh Negara Dan Bekerja Sebagai PNS di Bagian Perpajakan

Tanya :

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ikhwah sekalian, ana mau tanya apa hukum dari pemungutan pajak di negri kita, dan apa hukum gaji yg di terima mereka yg bekerja disana ataupun partner kerja mereka, semisal suplier komputer untuk mereka

Jazakallahu khair

Barakallahu Fikh
———
Abu Abdullah Haidir

Dijawab:

Oleh: Al Ustadz Dzulqornain bin Muhammad Sanusi

wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh
Syaikh Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah menjawab :
Tentang masalah pajak yang ditetapkan pemerintah, padanya terdapat rincian. Apabila pemerintah sangat membutuhkannya dimana mereka jadikan pajak tersebut untuk membantu keuangan negara dalam menggaji petugas keamanan negara, pegawai negeri sipil dan sebagainya maka yangdemikian diperbolehkan. Akan tetapi apabila pemerintah  terpenuhi kebutuhannya dari pendapatan yang lain, maka tidak boleh baginya untuk
menarik pajak. Wabillahit taufiq.

Demikian fatwa Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah tentang pajak yang
dipungut oleh pemerintah, dan telah dimuat dalam Risalah Ilmiyah
An-Nashihah vol. 12, sebagaimana yang dinukil oleh Ustadz Abu Abdillah Muhammad Yahya.

Adapun orang yang bekerja dalam perpajakan, telah saya tanyakan kepada Syaikh Sholih Al-Fauzan -hafizhohullah wa syafaah- dan beliau menjelaskan bahwa tidak boleh bekerja di tempat tersebut. Bila dia mendapat bahaya karena keluarnya, maka dia tetap bekerja hingga mendapatkan pekerjaan lain.
Wallahu A’lam.

Dinukil dari: http://groups.yahoo.com/group/nashihah/message/81

~#~

Dhana,Saya, dan Mafia Pajak

Penulis: Heri Prabowo ( Bekas Narapidana Penggelapan Pajak)

Nama Dhana Widyatmika sebagai pegawai negeri sipil pajak pemilik rekening gendut telah mengguncang Indonesia.

Saya terkejut. Nama teman sekelas saya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) angkatan 1993 diberitakan berbagai media massa. Mungkin Dhana merasakan hal serupa pada Mei 2005 ketika saya diberitakan dalam kasus mafia pajak: faktur pajak fiktif di Surabaya oleh Alfian dan kawan-kawan.

Seingat saya, Dhana anak baik. Dari kalangan berada, tetapi tak sombong. Kadang ia terlambat masuk kuliah demi mengantar ibunya yang berobat jalan saban pekan. Selama berdinas di kantor pajak, saya tak pernah dengar berita negatif tentang Dhana. Saya, Dhana, dan sesama mahasiswa STAN mendapat pendidikan gratis dan berkualitas. Kami dididik jadi pegawai pajak berintegritas. Toh, tak sedikit alumni STAN, seperti saya dan Gayus Tambunan, akhirnya terjerumus dalam lingkup mafia pajak.

Saya tak kenal Gayus, tetapi kenal sejumlah orang ”top” di mafia pajak atau mereka yang diduga masuk lingkup mafia pajak. Saya mulai dari Delip V yang bikin heboh karena vonis bebasnya di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus restitusi pajak fiktif. Kami bertemu di Rumah Tahanan Medaeng, Sidoarjo, karena Delip akhirnya divonis MA dua tahun penjara.

Lalu Siswanto, tukang bersihbersih kantor pajak, dan Suhertanto, juru sita kantor pajak, yang terjerat kasus penggelapan pajak senilai Rp 300 miliar. Mereka pernah sekantor dengan saya. Terakhir Pulung Sukarno yang kini ditahan Kejaksaan Agung karena penyimpangan pengadaan sistem teknologi informasi (TI).

Watak mereka berbeda-beda. Ada yang baik, alim, dan ”nakal”. Jadi, masuk ke lingkup mafia pa- jak tak berkaitan dengan watak seseorang. Mafia pajak terbentuk karena budaya dan sistem. Budaya korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama puluhan tahun telah membentuk jaringan mafia pajak yang kuat mapan. Apalagi, sebelum reformasi, pemberantas korupsi nyaris tak bergigi. Istilah nego atau all in (wajib pajak kasih uang pajak dan suap dalam satu paket) sudah kaprah di kantor pajak.

Maka, tak salah jika pada 2007 pemerintah mereformasi birokrasi DJP. Di awal hasil reformasi sangat menggembirakan. Berdasarkan survei Transparency International 2007, kantor pajak tak masuk lagi sebagai instansi yang dipersepsikan terkorup.

Apakah mafia pajak yang telah beroperasi puluhan tahun dengan hasil miliaran rupiah langsung bubar hanya karena gajinya jadi belasan hingga puluhan juta? Mereka tiarap sejenak cari celah. Yang bertobat hanya yang masuk lingkup mafia pajak karena ikut-ikutan dan gaji pas-pasan. Pengawasan yang mulai ketat dan berkurangnya kawula mafia pajak justru menaikkan tarif kawula mafia pajak. Jangan kaget, muncul kasus Dhana dan Gayus setelah reformasi DJP.

Masih eksis

Ada lima penyebab mengapa mafia pajak masih eksis. Pertama, kekuasaan besar. Lingkup kekuasaan DJP tak hanya menetapkan pajak, tetapi juga mengadili sengketa pajak dalam proses keberatan, menyita aset wajib pajak (WP), memblokir rekening bank, menyidik tindak pidana pajak, minta pencekalan WP hingga menahan WP (penyanderaan). Ungkapan ”kekuasaan cenderung korup” berlaku mutlak.

Kedua, banyaknya hubungan kekerabatan antarsesama karyawan di DJP. Ini tak lazim di institusi keuangan, karena kekerabatan mendorong persekongkolan, dan persekongkolan sulit dideteksi. Ketiga, lemahnya pengawasan internal di DJP. Kasus Gayus jadi bukti. Jangankan investigasi, DJP baru menskors Gayus setelah kasus mencuat di media massa. Padahal, sesuai Pasal 2 PP 4/1966 tentang pemberhentian sementara PNS, Gayus seharusnya diskors sejak jadi tersangka dalam kasus pertama saat dia pernah divonis bebas.

Keempat, rendahnya target pajak. Dalam RAPBN 2012 rasio pajak ditetapkan 12,72 persen dari PDB. Angka ini jauh di bawah rata-rata ASEAN yang berkisar 15-20 persen. Kelima, adanya wilayah abu-abu. Sesuai Pasal 23A UUD 1945, semua pajak dan pungutan lain yang bersifat memak- sa untuk keperluan negara harus diatur dengan UU. Namun, dalam UU Pajak, selain obyek pajak, yang bukan obyek pajak pun ditentukan. Asal tahu saja, transaksi di luar obyek dan non-obyek adalah wilayah abu-abu yang berpotensi jadi sumber korupsi. Apalagi, ada seloroh bahwa UU Pajak Indonesia merupakan UU perpajakan paling tipis di dunia.

Modus korupsi

Sebelum reformasi, kantor pajak tak hanya dianggap sebagai sarang koruptor, tetapi juga dianggap momok oleh masyarakat. Ini karena WP kerap diperas oleh aparatur pajak, misalnya dalam pemeriksaan atau pengurusan pengembalian kelebihan pajak atau restitusi. WP ditakut-takuti dengan ”perhitungan” pajak yang tak masuk akal. Masalah ini cukup teratasi sebab setelah reformasi birokrasi, diadakan jabatan account representative (AR), mirip konsultan pajak, yang bertugas membantu WP. WP tak usah pusing berurusan dengan banyak pihak di kantor pajak. Cukup dengan AR.

Target penerimaan pajak setiap kantor pajak dibagi kepada setiap AR. Maka, AR jadi tulang punggung kantor pajak hingga dijuluki ”ahli rekoso”. DJP pun memberi wewenang besar kepada AR, mulai dari meneliti laporan pajak, konseling, kunjungan kerja ke WP, hingga mengusulkan pemeriksaan khusus.

Akses besar kepada WP, sistem TI DJP yang canggih, dan pasok- an data keuangan dari banyak instansi membuat AR mudah mendeteksi jika ada laporan pajak yang tak benar. Apakah AR meminta WP membetulkan laporan atau AR justru membantu WP ”membetulkan” laporan pajak untuk melakukan penghindaran/penggelapan pajak dengan memanfaatkan celah aturan yang ada atau memanipulasi laporan keuangan WP sehingga laporan pajak seolah telah benar lalu AR dapat imbalan, itu perkara lain.

Dengan budaya korupsi yang masih kental, kemungkinan AR melakukan penyimpangan sangat besar. Apalagi, jika AR dibe- bani target pajak yang rendah. Godaan kian besar bagi AR ketika menangani WP besar yang membayar pajak triliunan rupiah. Dengan mudah AR meraup puluhan miliar dengan menawarkan jasa utak-atik laporan pajak. Apakah Dhana juga mempraktikkan ini mengingat dia pernah jadi AR di KPP WP Besar? Pengadilanlah yang membuktikan ini semua.

Kalaupun ternyata AR tak melakukan penyimpangan dan mengusulkan WP diperiksa, peluang korupsi masih ada. Dalam pemeriksaan, bahkan hingga penyi- dikan, bisa terjadi negosiasi antara WP dan pemeriksa/penyidik pajak. Praktik ini sudah terjadi sebelum reformasi birokrasi.

Peluang negosiasi terhambat jika AR berani menghambat. Namun, toh, jalan untuk menilep pajak masih ada jika WP mengajukan keberatan. Negosiasi dengan penelaah keberatan (PK) bisa terjadi. Negosiasi bisa berlanjut bila WP mengajukan banding atas putusan keberatan.

PK bisa memberi ”bantuan” agar DJP kalah dalam persidangan. Bantuan itu bisa berwujud mengonsep surat banding untuk WP, membuat lemah argumen dalam memori banding lalu membocorkannya ke WP, dan terakhir PK sengaja tak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke MA atas kekalahan DJP dalam banding. Kebijakan DJP yang membatasi wewenang penyelesaian keberatan di kantor wilayah berakibat menumpuknya kasus keberatan di kantor pusat. Dengan demikian, pengawasan sulit dilakukan.

Maka, petugas PK di kantor pusat yang nakal bisa mengumpulkan banyak uang suap. Adakah keterlibatan atasan mereka? Bisa ya bisa tidak. Pejabat pajak bisa saja ikut mengamankan laporan pajak buatan AR. Dengan bantuan staf TI pajak yang nakal, data perpajakan di pangkalan data DJP bisa ”disesuaikan” dengan data laporan pajak yang tak benar. Keterlibatan pejabat pajak tampak nyata jika korupsi ada di pemeriksaan atau keberatan sebab atasan PK atau pemeriksa ikut menelaah hasil keberatan atau pemeriksaan.

Modus korupsi yang dilakukan AR atau PK bukan hal baru di DJP. Jadi, sulit membantah bahwa pejabat pajak tak tahu. Jauh sebelum reformasi birokrasi, banyak petugas hingga pejabat pajak berlaku seperti konsultan pajak. Mereka tak hanya ”mengutak-atik” laporan pajak, tetapi bahkan mengintervensi pemeriksaan, keberatan, hingga banding. Mereka disebut pawang pajak. Karena tak punya jabatan AR atau PK, pawang pajak tak bisa pasang tarif tinggi. Jadi, korupsi yang ada di DJP saat ini hanya beda kemasan dan tarif.

Tak adanya pembersihan mafia pajak secara menyeluruh dalam reformasi birokrasi berakibat adanya pejabat pajak yang tutup mata atas penyimpangan ini selama penyimpangan itu tak melibatkannya. Soalnya, sang pejabat pajak sudah kaya raya dari hasil korupsi sebelumnya. Dia sungkan jadi maling teriak maling. Prinsip yang penting target pajak tercapai dan tetap bergaji besar sering jadi pegangan.

Mafia pajak seharusnya menjadi sejarah jika reformasi birokrasi DJP berhasil. Banyak pihak berharap kinerja aparat pajak bagus agar pendapatan negara meningkat. Bayangkan jika nisbah pajak Indonesia mencapai 20 persen. Kita tak perlu bingung dengan subsidi BBM. Semoga DJP bisa memperbaiki diri.

Dinukil dari:

http://nasional.kompas.com/read/2012/03/08/07562595/Dhana.Saya.dan.Mafia.Pajak

 

Struktur Tingkatan/Jenjang Karir Golongan Pegawai Negeri Sipil/PNS Indonesia

Pegawai Negeri Sipil / PNS memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Khusus bagi pegawai fungsional seperti guru, dokter, dokter gigi, apoteker, dan lain sebagainya yang golongannya dapat naik setiap 2 (dua) tahun sekali.

Struktur Golongan dan Pangkat PNS di Indonesia :

Golongan Ia = Pangkat Juru Muda
Golongan Ib = Pangkat Juru Muda Tingkat 1
Golongan Ic = Pangkat Juru
Golongan Id = Pangkat Juru Tingkat 1

Golongan IIa = Pangkat Pengatur Muda
Golongan IIb = Pangkat Pengatur Muda Tingat 1
Golongan IIc = Pangkat Pengatur
Golongan IId = Pangkat Pengatur Tingkat 1

Golongan IIIa = Pangkat Penata Muda
Golongan IIIb = Pangkat Penata Muda Tingkat 1
Golongan IIIc = Pangkat Penata
Golongan IIId = Pangkat Penata Tingkat 1

Golongan IVa = Pangkat Pembina
Golongan IVb = Pangkat Pembina Tingkat 1
Golongan IVc = Pangkat Pembina Utama Muda
Golongan IVd = Pangkat Pembina Utama Madya
Golongan IVe = Pangkat Pembina Utama

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 9 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/b
Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a
Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b
Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c
Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a
Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b
Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

Dinukil dari: http://organisasi.org/struktur-tingkatan-jenjang-karir-golongan-pegawai-negeri-sipil-pns-indonesia

Gaji PRT Indonesia Termurah di Malaysia

Kuala Lumpur, 6 Juni 2008 01:36
Pembantu Rumah Tangga (PRT) Indonesia di Malaysia paling diminati tapi juga gajinya paling murah sebesar 550 ringgit (Rp1,6 juta) per bulan, dibandingkan dengan PRT asal Vietnam sebesar 750 ringgit (Rp2,1 juta) per bulan dan Filipina 1.400 ringgit (Rp4 juta) per bulan.

“Pemerintah Filipina yang menentukan sendiri bahwa gaji pembantunya 1.400 ringgit dan pemerintah Vietnam juga begitu. Mereka minta gaji pembantunya 750 ringgit per bulan,” kata General Manager Sri Nadin Sdn Bhd, Fiona Low, di Kuala Lumpur, Kamis (5/6).

Fiona mengatakan hal tersebut di sela-sela kunjungan Duta Besar RI untuk Malaysia, Da`i Bachtiar, ke Sri Nadin, salah satu pemasok PRT di Malaysia. Pemasok PRT ini memiliki tempat penampungan dan pelatihan yang boleh dikatakan bagus, mewah, dan bersih.

Sri Nadin memasok PRT di Malaysia dari berbagai negara di antaranya Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Tapi, PRT asal Indonesia memang paling banyak diminati. Ada sekitar 80 persen permintaan pembantu di Sri Nadin adalah PRT asal Indonesia.

Menurut Fiona, agensi di Malaysia tidak bisa apa-apa jika suatu pemerintahan menetapkan gaji minimumnya. “Kami terpaksa mengikutilah,” tambah dia. “Pembantu Indonesia dikenal orang-orang yang ramah, kerjanya ulet dan kuat serta komunikasi mudah karena bahasanya sama dengan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, permintaannya sangat tinggi di Malaysia,” paparnya.

Pasokan PRT di Sri Nadin ini sebagian besar berasal dari Jawa Timur, sisanya dari Jawa Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.

Hal itu yang juga disesalkan oleh Presiden MTUC (Malaysian Trade Union Congress) Syed Shahir atas sikap pemerintah Indonesia. “Pemerintah Filipina pada Desember 2006 menetapkan gaji pembantunya di Malaysia sebesar 1.400 ringgit per bulan. Take it or leave it (mau ambil atau tidak terserah). Seharusnya pemerintah Indonesia juga harus tegas dan berani membela kepentingan pekerjanya,” katanya.

MTUC sendiri saat ini terus memperjuangkan gaji minimum di Malaysia sebesar 900 ringgit per bulan. Beberapa kali digelar demontrasi dan unjuk rasa tapi tuntutan itu belum dipenuhi. “Jika kerajaan Malaysia mau menetapkan upah minimum sebesar 900 ringgit maka pekerja asing, termasuk Indonesia, akan ikut menikmatinya,” katanya.

Gaji PRT Indonesia rata-rata berkisar antara 350 hingga 500 ringgit per bulan. Sedangkan menurut data imigrasi Malaysia, tahun 2007, ada 300.621 PRT asing bekerja di Malaysia dan 94,8 persen atau 294.115 orang merupakan PRT asal Indonesia. [EL, Ant]

Dinukil dari: http://www.lintasberita.com/go/100264

Gaji PNS 2011 Terendah Rp 5 Juta

Sunday, 11 October 2009 JAKARTA (SI) – Pemerintah menargetkan,tahun 2011 gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah mencapai Rp5 juta.Hal ini merupakan dampak dari remunerasi yang dilakukan pemerintah.

Target kenaikan gaji PNS ini cukup besar mengingat saat ini gaji pokok PNS golongan paling rendah dengan masa kerja 0 tahun hanya mencapai Rp1.040.000. Adapun gaji pokok tertinggi sebesar Rp3.400.000 bagi PNS golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun.Gaji pokok ini tidak termasuk tunjangan yang diberikan kepada PNS. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN) Ramli Naibaho mengatakan, peningkatan kesejahteraan bagi PNS sangat perlu dilakukan. Sebab, saat ini, kesejahteraan PNS, terutama untuk golongan terendah,masih jauh dari keterpenuhan atas kebutuhan hidup layak.

Rendahnya kesejahteraan PNS ini, ujar dia, berdampak pada buruknya kinerja.Karena itu,jelas Ramli, pemerintah kemudian menggagas wacana untuk meningkatkan kesejahteraan PNS sekaligus menaikkan kinerja, yakni salah satunya dengan program remunerasi. ”Intinya adalah kebutuhan hidup layak untuk seluruh PNS,” tegas Ramli di Jakarta kemarin. Saat ini,menurut Ramli,pemerintah secara bertahap sedang melaksanakan program remunerasi di beberapa instansi dan departemen.

Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menyeimbangkan kesejahteraan PNS dan kinerja.Saat ini, jelas dia, Kemeneg PAN bersama departemen terkait lainnya yang masuk tim reformasi birokrasi sedang melakukan analisis terhadap instansi yang akan menerima remunerasi tahun 2010. Diharapkan, instansi tersebut bisa memenuhi target pemerintah sehingga ada peningkatan dalam tunjangan kinerja. ”Kita harapkan, mereka bisa memenuhinya, jadi 2011 reformasi birokrasi bisa selesai,”ujarnya. Analisis yang dilakukan tim reformasi birokrasi ini, menurut Ramli,akan dijadikan dasar untuk menentukan besaran kenaikan gaji bagi PNS.

Tim ini, jelas dia, akan melakukan analisis pekerjaan dan evaluasi dari instansi yang bersangkutan.Setelah semua data terkumpul, papar dia, baru akan dilakukan penilaian secara menyeluruh untuk memutuskan seberapa layak sebuah instansi diberi remunerasi. Meski demikian, Ramli menjelaskan, tunjangan kinerja tiap instansi tidak akan sama. Sebab, kenaikan, terutama dari program remunerasi ini, akan dilihat dari tugas dan beban kerja dari tiap instansi.

Dia mencontohkan,tunjangan kinerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan berbeda dengan yang diterima Mahkamah Agung (MA). Sebab, beban kerja dan tugas instansi tersebut juga berbeda. Ketua Umum Korps Pegawai Negeri RI (Korpri) Progo Nurdjaman menyatakan, pendapatan yang diterima PNS saat ini terbilang minim. Apalagi, jelas dia, untuk golongan I dengan tingkatan kerja selama 24 tahun,paling besar hanya menerima upah senilai Rp1,6 juta. Dengan penghasilan ini, ujar dia, tidak akan bisa menutupi kebutuhan yang saat ini sudah cukup tinggi.

”Kita harapkan, pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan PNS,”tandasnya. Progo menyadari, kemampuan APBN yang masih belum mampu melakukan pembayaran gaji ideal bagi PNS. Bahkan, pihaknya juga tidak ingin untuk melakukan pembayaran gaji yang ideal, pemerintah berutang. ”Salah satunya hanya mendapatkan peningkatan dari pajak rakyat. Kalau itu sudah cukup, sebagian bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan PNS,”paparnya. Meski demikian, Progo juga meminta para PNS untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Sebab, saat ini persepsi orang tentang PNS sangat tidak baik. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) dan kedisiplinan di kalangan PNS harus ditingkatkan. Dengan begitu, apa yang diberikan oleh pemerintah untuk kenaikan gaji seimbang dengan pekerjaan yang dibebankan kepada PNS. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Andrinov Chaniago mengatakan, kenaikan gaji hingga Rp5 juta tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja PNS.Sebab,menurut dia,untuk patokan memperbaiki birokrasi bukan hanya meningkatkan pendapatan bagi PNS. Namun, ada hal tertentu yang harus diubah.

”Jadi,kalau memang gaji harus naik sebesar itu, maka bukan patokan birokrasi akan berubah baik,”ungkapnya. Menurut Andrinov, untuk meningkatkan kinerja, sebenarnya yang paling menentukan adalah mentalitas dan budaya kinerja PNS.Menurut dia, budaya kinerja yang asal-asalan dan mentalitas yang rendah masih dipakai oleh PNS saat ini.

Sepanjang dua hal ini tidak diperbaiki, ujar Andrinov, peningkatan kesejahteraan tidak akan mampu mendongkrak kinerja PNS. Meski demikian,Andrinov juga tidak menampik perlunya peningkatan pendapatan untuk PNS golongan terendah. Sebab, sampai saat ini pendapatan PNS golongan terendah memang tidak mencukupi untuk membiayai kehidupannya. (helmi syarif)

Dinukil dari: http://aparaturnegara.bappenas.go.id/?id=962&category=artikel&page=viewnews

Kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 Final

26 Nopember 2010

Menindaklanjuti pengumuman kami nomor 71248/A4/KP/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Kemdiknas Tahun 2010, dengan ini kami tetapkan peserta seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

Kepada peserta yang dinyatakan lulus agar segera melapor kepada unit kerja masing – masing untuk proses lebih lanjut selambat – lambatnya tanggal 3 Desember 2010

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Panitia,

ttd

Muslikh, S.H.
NIP. 195809151985031001

 

Pengumuman Hasil Kelulusan 2010

PERSYARATAN PEMBERKASAN CPNS 2010 Pelamar SETJEND Kemdiknas

 

Hasil Seleksi:

1. Sekretariat Jendral

2. Inspektorat Jendral

3. Badan Penelitian dan Pengembangan

4. Ditjen Dikti

5. Ditjen PNFI

- 6001-P2PNFI Jabar

- 6002-P2PNFI Jateng

- 6003-BPPNFI Sumut

- 6004-BPPNFI Jatim

- 6005-BPPNFI Sulsel

- 6006-BPPNFI Kalsel

- 6007-BPPNFI NTB

- 6008-BPPNFI Papua

6. Pusat Bahasa

- 1106-KB Jambi

- 1108-KB Bengkulu

- 1110-KB Kepri

- 1111-KB Babel

- 1112-KB Banten

- 1120-KB Kaltim

- 1122-KB Gorontalo

- 1125-KB Sultra

- 1127-KB NTB

- 1128-KB NTT

- 1129-KB Maluku

- 1131-KB Malut

7. Ditjen PMPTK

- 4101-P4TK Bangunan-Listrik Medan

- 4102-P4TK Mesin-Tekind Bandung

- 4103-P4TK Oto-Elek Malang

- 4104-P4TK Bhs Jakarta

- 4105-P4TK Bisnis-Par Sawangan

- 4106-P4TK Penjas-BK Parung

- 4107-P4TK IPA Bandung

- 4108-P4TK TK-PLB Bandung

- 4109-P4TK Matematika Yogya

- 4110-P4TK Seni-Bud Yogya

- 4111-P4TK PKN-IPS Malang

- 4112-P4TK Tani Cianjur

8.Kopertis

- 8001-Kopertis 1

- 8002-Kopertis 2

- 8003-Kopertis 3

- 8004-Kopertis 4

- 8005-Kopertis 5

- 8006-Kopertis 6

- 8007-Kopertis 7

- 8008-Kopertis 8

- 8009-Kopertis 9

- 8010-Kopertis 10

- 8011-Kopertis 11

- 8012-Kopertis 12

9. LPMP & LP2KS

4201-LPMP Banda Aceh

- 4202-LPMP Sumut

- 4203-LPMP Sumbar

- 4204-LPMP Riau

- 4205-LPMP Jambi

- 4206-LPMP Sumsel

- 4207-LPMP Bengkulu

- 4208-LPMP Lampung

- 4209-LPMP Babel

- 4210-LPMP Banten

- 4212-LPMP Jabar

- 4213-LPMP Jateng

- 4214-LPMP Yogya

- 4215-LPMP Jatim

- 4216-LPMP Kalbar

- 4217-LPMP Kalteng

- 4218-LPMP Kalsel

- 4219-LPMP Kaltim

- 4221-LPMP Sulteng

- 4222-LPMP Gorontalo

- 4223-LPMP Sulsel

- 4224-LPMP Sultra

- 4225-LPMP Bali

- 4226-LPMP NTB

- 4227-LPMP NTT

- 4228-LPMP Maluku

- 4229-LPMP Papua

- 4230-LPMP Malut

- 4301-LP2KS Solo

10. Universitas dan Politeknik

- 5001-Unsyiah

- 5002-USU

- 5003-Unand

- 5004-Unri

- 5005-Un Jambi

- 5006-Unsri

- 5007-Un Bengkulu

- 5008-Unila

- 5009-UI

- 5010-Unpad

- 5011-Unsoed

- 5012-Undip

- 5013-UNS

- 5014-UGM

- 5015-Unair

- 5016-Unbraw

- 5017-Un Jember

- 5018-Untan

- 5019-Un Palangkaraya

- 5020-Unlam

- 5021-Unmul

- 5022-Unsrat

- 5023-Untad

- 5024-Unhas

- 5025-Unhalu

- 5026-Un Udayana

- 5027-Unram

- 5028-Undana

- 5029-Un Pattimura

- 5030-Uncen

- 5031-Un Malikussaleh

- 5032-Untirta

- 5033-Un Trunojoyo

- 5034-Un Khairun

- 5035UN Papua

- 5036-Unimed

- 5037-UN Padang

- 5038-UNJ

- 5039-UPI

- 5040-Unnes

- 5041-UNY

- 5042-UN Surabaya

- 5043-UN Malang

- 5044-Unima

- 5045-UN Makassar

- 5046-IPB

- 5047-ITB

- 5048-ITS

- 5049-ISI Yogya

- 5050-Undiksha

- 5051-UN Gorontalo

- 5052-ISI Padangpanjang

- 5053-STSI Bandung

- 5054-ISI Surakarta

- 5055-ISI Denpasar

- 5056-Poltek Lhokseumawe

- 5057-Poltek Medan

- 5058-Poltek Padang

- 5059-Poltek Sriwijaya

- 5060-Poltek Jakarta

- 5061-Poltek Bandung

- 5062-Polman Bandung

- 5063-Poltek Semarang

- 5064-Poltek Elektro Surabaya

- 5065-Poltek Perkapalan Surabaya

- 5066-Poltek Malang

- 5067-Poltek Pontianak

- 5068-Poltek Banjarmasin

- 5069-Poltek Samarinda

- 5070-Poltek Manado

- 5071-Poltek Ujung Pandang

- 5072-Poltek Bali

- 5073-Poltek Kupang

- 5074-Poltek Ambon

- 5075-Poltani Payakumbuh

- 5076-Poltek Lampung

- 5077-Poltek Jember

- 5078-Poltani Samarinda

- 5079-Poltani Pangkep

- 5080-Poltani Kupang

- 5081-Poltek Perikanan Tual

- 5082-Poltek Media Kreatif

- 5200-UT

Dinukil dari: http://www.kemdiknas.go.id/list_announcement/kelulusan-calon-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-kementerian-pendidikan-nasional-tahun-2010-final.aspx

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 85 pengikut lainnya.